Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, menegaskan bahwa Ranperda pertanggungjawaban merupakan bagian penting dari sistem pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia menilai dokumen ini menjadi dasar evaluasi yang krusial bagi DPRD.
“Ranperda ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari kontrol kami terhadap pelaksanaan anggaran yang telah disetujui bersama,” ungkap Darwis.
Darwis juga menyoroti pentingnya akurasi dan transparansi data dalam laporan keuangan yang disampaikan pihak eksekutif, serta berharap laporan ini disusun dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Dari sinilah publik bisa menilai komitmen pemerintah terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Komitmen DPRD untuk menelaah secara cermat setiap poin dalam laporan tersebut sebelum masuk ke tahapan pembahasan lebih lanjut,” katanya.
