“Kami ingin mengetahui lebih dalam tentang mekanisme mutasi yang diterapkan di Jakarta Pusat, mengingat banyaknya aspirasi yang masuk dari masyarakat Wajo,” ujarnya.
Politisi PKB ini juga menyatakan ketertarikan dalam mendalami aspek regulasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan analisis kebutuhan P3K di lingkungan pemerintahan, mengingat urgensi pengelolaan sumber daya manusia non-PNS dalam sistem kepegawaian modern.
Salah satu anggota Komisi I DPRD Wajo, Amran menambahkan, jika ia ingin mengetahui sejauh mana penerapan smart governance dan e-government dalam penilaian kinerja dan proses mutasi pegawai.
