Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Andi Djemma Palopo, Dr Drs Syahiruddin Syah, M.Si, menjelaskan jika hal itu bisa saja terjadi karena lambannya para pemangku kepentingan untuk melakukan ekseskusi terhadap persoalan ini.
“Saya yakin hal ini sudah diperintahkan oleh Pj Wali Kota untuk segera diselesaikan. Tapi saya menduga para bawahan ini yang kurang tanggap. Sehingga bagi saya ada kesan ‘main-main’ dalam hal ini,” kata Syahiruddin, saat dikonfirmasi.
Syahiruddin menjelaskan, jika ini memang serius dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada, persoalan SK ini tidak mungkin berlarut-larut untuk diselesaikan.
“Kenapa persoalan SK itu bisa terlalu lama, padahal itu bisa selesai dengan cepat. Bukan berbulan-bulan. Kalau lama begini, masyarakat bisa curiga. Ada apa? Apa ada sesuatu yang disembunyikan?,” katanya.
Tidak hanya itu, Syahiruddin meminta Pj Wali Kota untuk tegas kepada bawahan yang tidak bisa mengikuti ritme kerja dari Pj Wali Kota.
“Sebaiknya Pak Wali ambil tindakan segera, bagi anak buah yang tidak bisa mengikuti keinginan Pak Wali. Evaluasi dan segera tindaki,” ujarnya.
