Marak Kegiatan Tambang Ilegal, DPW APRI Sebut Masyarakat Sulit Dapatkan Legalitas

Foto Ketua Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Sulawesi Selatan, Purwansyah

Ketua Umum DPW APRI tersebut juga berharap jika WPR Dan IPR dapat terbentuk, maka masyarakat pemilik lahan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, serta hal tersebut dapat memberikan kontribusi dan manfaat terhadap pemerintah setempat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jika regulasi WPR dan IPR sesuai aturan UU Minerba dilaksanakan di Kota Palopo dan Luwu Raya pada umumnya, ini menjadi angin segar buat para penambang rakyat. Karena misi APRI dengan RMC yaitu bertanggung jawab, ramah lingkungan serta berkelanjutan,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *