“Sebenarnya saya ingin menemui saudara-saudari tetapi ada namanya saling menghormati lembaga kita antara DPRD dengan Pemerintah, menghormati tata tertib yang ada. Insyaallah saya pribadi yang akan membiayai perjalanan 10 orang perwakilan honorer K2 yang akan mewakili rekan-rekannya ke BKN. Kami bersama DPRD akan membantu mengawal aspirasinya sesuai aturan yang berlaku” kata Dr H Amran Mahmud.
Sementara koordinator aksi Suhartini, meminta agar Bupati Wajo Dr H Amran Mahmud kembali mendengarkan tuntutan mereka dan meminta agar menandatangani surat pernyataan kesediaan dan keseriusan memperjuangkan aspirasi sebagai wujud keraguan dari statetmen semata.
“Kami meminta pertanggungjawaban dari H Amiruddin selaku Kepala BKDD (Tahun 2014) untuk menerbitkan NIP dan SK kami sebagai CPNS, meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo bersedia mengalokasikan gaji dan pelatihan Diklatsar kami K2 122,” desaknya.
Lanjut Suhartini menyebutkan, dan Sesuai pernyataan Edy Rahman selaku sekretaris BKDD telah melayangkan surat sebanyak 3 kali dengan perincian Tahun 2014 surat ke Mempan Pusat dan BKN Pusat serta surat ke BKN Regional IV Makassar Februari 2021 namun hingga saat ini belum diketahui hasilnya.
