SAMARINDA – Besarnya angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur dinilai belum sejalan dengan kemandirian fiskal daerah. DPRD Kaltim menilai masih banyak celah penerimaan yang dibiarkan longgar, sehingga pembangunan infrastruktur terus bergantung pada ruang fiskal yang terbatas.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai persoalan utama bukan terletak pada minimnya sumber pendapatan, melainkan lemahnya tata kelola pemungutan. Dengan kekayaan sumber daya alam dan aktivitas industri yang masif, Kaltim seharusnya memiliki daya dorong fiskal yang jauh lebih kuat.
“Kita bukan kekurangan potensi, tapi kurang disiplin dalam mengelolanya. Ini soal keberanian dan keseriusan menutup celah pendapatan,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).
Firnadi menyoroti sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah, seperti pertambangan dan energi, namun kontribusinya ke kas daerah belum mencerminkan skala aktivitas yang terjadi di lapangan. Salah satu contoh paling nyata adalah pajak alat berat yang masih menyisakan kebocoran signifikan.
