KALTIM — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, kritik pedas pihak Pertamina.
Gubernur minta supaya sumber daya alam (SDA) yang melimpah di Bumi Etam benar-benar bermanfaat bagi warga.
Kritik itu Rudy sampaikan saat bertemu Executive Director Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, di Kantor Gubernur Kaltim, Senin 6 Oktober 2025.
Kata Rudy, potensi energi di Kaltim semestinya dirasakan hasilnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Bukan justru menimbulkan keluhan lantaran terjadi kelangkaan maupun harga tinggi di beberapa wilayah.
“Kita ini punya kilang dan sumber energi di sini, tapi justru masyarakat di daerah tertentu masih kesulitan mendapatkan LPG atau BBM. Jangan sampai ayam mati di lumbung padi,” ujarnya.
Politisi Golkar itu mengingatkan bahwa bahan bakar bersubsidi harus disalurkan tepat sasaran: kepada masyarakat umum serta sektor publik.
Ia menolak keras jika subsidi tersebut justru dimanfaatkan oleh kalangan industri besar seperti pertambangan, perkebunan, maupun transportasi logistik.
“BBM subsidi ini haknya masyarakat. Harusnya digunakan untuk layanan transportasi umum dan kegiatan publik, bukan untuk perusahaan atau industri,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan bersama antara pemerintah daerah dan Pertamina perlu diperkuat agar penyaluran BBM subsidi di lapangan tidak disalahgunakan.
Ia juga menyoroti masih adanya antrean panjang di sejumlah SPBU akibat distribusi yang belum optimal.
Rudy menyebut, kondisi geografis Kaltim yang luas serta banyaknya wilayah terpencil menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kelancaran pasokan energi.
Karena itu, ia meminta Pertamina lebih aktif dalam menjamin pemerataan distribusi, termasuk untuk penyaluran LPG 3 kilogram.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, harga gas bersubsidi tersebut di beberapa daerah pedalaman bisa melonjak hingga Rp30.000–Rp50.000 per tabung, padahal harga resmi dari Pertamina berada di kisaran Rp15.000-an.
“Jadi perlu penugasan yang jelas bagi agen agar tidak hanya menjual LPG PSO (subsidi), tetapi juga menyediakan LPG non-PSO untuk masyarakat yang mampu,” kata Rudy.
Ia menilai kebijakan ini penting agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak dirugikan dan tetap bisa mengakses LPG subsidi sesuai peruntukannya, tanpa harus bersaing dengan pelaku usaha maupun konsumen kelas menengah.
Selain pengawasan, Rudy juga menekankan pentingnya edukasi publik mengenai jenis-jenis energi gas.
Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara LNG (Liquefied Natural Gas), CNG (Compressed Natural Gas), dan LPG (Liquefied Petroleum Gas).
“Banyak yang masih bingung antara LNG, CNG, dan LPG. Masyarakat perlu tahu bahwa LPG itu yang kita gunakan untuk memasak sehari-hari,” jelasnya.
Rudy berharap kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pertamina Patra Niaga bisa memperkuat ketahanan energi daerah, sekaligus menjamin ketersediaan dan pemerataan distribusi energi bagi masyarakat.
“Kita ingin semua pihak ikut mengawasi agar tidak terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang memberatkan masyarakat,” tutupnya. (*)
