KALTIM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya dalam melakukan transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, dalam forum Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) dan International Capacity Development Program (ICDP) for Coal Regions in Transition yang digelar 13–16 Oktober 2025 di Hotel Mercure Samarinda.
Forum berskala internasional ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas percepatan transisi energi ramah lingkungan di wilayah penghasil batu bara, termasuk Kalimantan Timur.
“Transformasi ekonomi dan energi tidak bisa dipisahkan. Kaltim terus mendorong pergeseran dari ketergantungan sektor tambang dan migas menuju industri pengolahan dan energi terbarukan,” ujar Sri Wahyuni.
Ia menyebut pertumbuhan industri pengolahan di Kaltim sebagai sinyal positif upaya diversifikasi ekonomi daerah. Pemprov juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta melalui investasi hilirisasi dan pengembangan energi bersih.
“Dalam forum Market Investment, tercatat 83 pertemuan one-on-one menghasilkan 12 Letter of Intent. Ini menunjukkan minat tinggi investor terhadap hilirisasi yang ramah lingkungan,” jelasnya.
Sejalan dengan visi pembangunan hijau, Pemprov Kaltim telah membangun fondasi kebijakan seperti program Kaltim Hijau dan pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim. Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan perhutanan sosial dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Namun, tantangan masih ada. Forum masyarakat sipil Pokja 30 menilai bahwa secara politik anggaran, dukungan terhadap transisi energi di Kaltim belum optimal.
“Komitmen daerah belum tercermin dalam alokasi anggaran. Misalnya, dana untuk transisi energi di Dinas ESDM masih tergolong kecil,” ujar Buyung Marajo dari Pokja 30.
Kaltim sendiri merupakan wilayah dengan potensi batu bara terbesar di Indonesia, menyumbang sekitar 68 persen dari total sumber daya batu bara Kalimantan. Karena itu, langkah menuju transisi energi membutuhkan strategi yang matang dan kolaboratif.
Pemprov berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret dan mendorong lahirnya kebijakan serta regulasi pendukung untuk transisi energi yang adil dan inklusif.
“Pemangku kepentingan lokal—kampus, peneliti, mitra pembangunan, hingga Perusda—harus terlibat aktif dalam mendukung transformasi ini,” tutup Sri Wahyuni. (*)
