Alasannya menyerahkan komando posko perbatasan ke TNI-Polri, sebab Danny menilai, TNI-Polri lebih tepat untuk memimpin pos perbatasan
“Kenapa kami serahkan ke TNI Polri, karena kalau Pemerintah Kota yang tegas, biasanya ada resisten dari masyarakat. Tapi kalau yang tegas itu TNI-Polri biasanya masyarakat lebih bisa terima,” jelasnya.
Sehingga Pemerintah Kota nantinya bisa berfokus melakukan tracing dari rumah ke rumah.
“Nanti kami bergerilya di rumah-rumah. Jadi kami akan rapat bersama TNI-Polri untuk membicarakan hal ini, karena butuh persiapan-persiapan khusus,” terangnya.
Dalam pertemuannya, mereka juga membahas terkait sinkronisasi pembatasan jam oprasional bagi pelaku usaha.
Sebab kata Adnan, sebelumnya terjadi ketidak cocokan dalam praktik penerapan PPKM antara Makassar dan Gowa.
“Seperti kemarin, kami tutup pukul 19.00 Wita ternyata Makassar bisa buka sampai 22.00 Wita. Padahal Makassar level 4 sementara Gowa cuma level 3,” ujar Adnan.
Sehingga hal tersebut membuat masyarakat di Gowa menjadi bingung.
