“Hal ini sudah tentu bisa membangun daerah, khususnya di Kabupaten Luwu, karena dengan masuknya investor, lapangan pekerjaan akan tersedia, perekonomian daerah dan PAD sehingga APBD di daerah bisa meningkat,” tambah Ahkam.
Satpol PP disetiap daerah, lanjut Ahkam menjadi garda terdepan, secara optimal dalam melakukan pelayanan masyarakat dan tentunya berkolaborasi dengan TNI dan Polri bertanggungjawab melayani masyaraakt dengan basis mengabdi pada kepuasan rakyat.
Terkait harapan Ahkam tentang pengangkatan personel Satpol PP tenaga Non ASN menjadi ASN, Perwakilan Kemenpan RB memaparkan bahwa Non ASN ini pada Satpol PP akan lakukan validasi terhadap tenaga Non PNS, ketika data yang masuk ke BKN itu punya konsekuensi.
“Sesuai dengan pemaparan perwakilan dari Menpan RB, pada prinsipnya pemerintah tidak akan memberhentikan tenaga honorer, namun mencari skema jalan tengah, dan hal ini masih didiskusikan dengan APKASI, APEKSI, dan Komisi II DPR RI,” paparnya. (*)
