BONTANG — Para petani rumput laut di kawasan Tihi-Tihi, Kota Bontang, tengah menghadapi penurunan produksi panen yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Keluhan warga menyebutkan bahwa selain penyakit tanaman, adanya dugaan pencemaran limbah minyak turut mempengaruhi pertumbuhan rumput laut.
Salah seorang petani yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sejak dua hingga tiga bulan terakhir, produksi rumput laut mengalami penurunan drastis. Meskipun sebagian disebabkan oleh penyakit, namun warga juga mencurigai adanya dampak dari limbah minyak yang masuk ke area budidaya.
“Dalam dua minggu terakhir, dua kali limbah minyak menyentuh area tanam kami, dan dampaknya langsung terasa terhadap pertumbuhan rumput laut,” ujarnya saat ditemui pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Petani rumput laut di Tihi-Tihi mengaku resah karena biaya yang dibutuhkan untuk membudidayakan rumput laut tidaklah sedikit. Untuk satu titik lokasi, dibutuhkan biaya mencapai Rp7,5 juta, dan terdapat setidaknya empat titik lokasi yang diduga terdampak limbah.
“Kami takut menebar benih lagi. Jangan sampai uang yang sudah kami keluarkan terbuang percuma karena tanaman tidak tumbuh optimal,” tambahnya.
Dalam kondisi normal, hasil panen rumput laut cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun dengan kondisi sekarang, banyak petani merasa kehilangan sumber penghidupan utama.
“Sebagai petani mandiri, situasi ini sangat memberatkan kami,” ucapnya dengan nada prihatin.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang, Bapak Agus Haris, menegaskan pentingnya menjaga ekosistem laut agar aktivitas budidaya rumput laut dapat terus berlanjut. Ia menyampaikan bahwa Kota Bontang memiliki potensi besar di sektor kelautan karena wilayah lautnya lebih luas dibanding daratan.
Pernyataan ini disampaikan saat melepas ekspor rumput laut pada 29 Agustus 2025 lalu. Menurut beliau, tantangan utama saat ini adalah bagaimana menjaga laut tetap bersih dari pencemaran, khususnya limbah minyak dan gas.
“Ini perlu penanganan serius. Kita harus jaga potensi laut kita agar tetap berkelanjutan dan tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Agus Haris mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian, serta seluruh instansi teknis terkait untuk melakukan pemantauan ketat dan penanganan cepat atas dugaan pencemaran limbah di wilayah pesisir. (*)
