Upaya pencegahan korupsi melalui APIP ini, kata Johanis, mesti dilakukan tiap Pemda lantaran langkah ini sangat efektif.
“Sebagai contoh, jika ada tata kelola pemerintahan yang tidak benar, maka APIP inilah yang akan menegur dan diberikan kesempatan dalam 10 hari untuk perbaikan. Jika tidak, barulah temuan itu diserahkan ke penegak hukum,” katanya.
Johanis juga menekankan, bahwa KPK pasti memonitor segala tindak korupsi dan tidak segan-segan menahan pimpinan daerah yang melakukannya. “Jangan sampai itu terjadi sama bapak-ibu,” tekannya.
Johanis menambahkan, timnya akan selalu berkoordinasi dalam melaksanakan tugas yang senantiasa memperkuat sinergitas, baik provinsi dan kabupaten atau kota.
