Ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih transparan dalam memaparkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Target PAD Rp10,75 triliun dianggap tidak boleh dibangun di atas kebijakan instan seperti kenaikan tarif pajak dan retribusi yang membebani masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi PKB menyoroti indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan pelemahan. Data BPS terbaru mencatat peningkatan jumlah penganggur serta turunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
“Situasi ini sebagai bukti bahwa ekosistem kerja di daerah masih belum pulih secara optimal,” terangnya, Kamis (4/12/2025).
