“Misalnya, harga pupuk Rp300 ribu per sak, pemerintah pusat menyubsidi Rp200 ribu. Sisanya yang Rp100 ribu akan dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, sehingga petani bisa mendapatkan pupuk secara gratis,” terang WN.
Nantinya, petani tetap akan membeli pupuk dari pengecer sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bupati Luwu, sementara urusan harga dan tagihan pengecer akan dikelola oleh Dinas Pertanian dan itu tetap dianggarkan setiap tahunnya.
WN juga menepis anggapan bahwa pupuk gratis adalah hal yang mustahil direalisasikan. Menurutnya, hal ini tergantung pada kebijakan bupati yang menjabat.
“Sebelum saya bergabung dengan Agus-Win, saya sudah memastikan komitmen mereka untuk menggratiskan pupuk. Ini bukan sekadar janji, tetapi program yang bisa direalisasikan jika ada kemauan pemerintah,” tegas anggota DPRD Luwu tiga periode ini.
Ia menambahkan bahwa selama ini kelangkaan pupuk subsidi di Luwu lebih disebabkan oleh kuota yang terbatas, bukan karena benar-benar tidak ada stok. Sebagai legislator, WN mengaku selama pemerintah sebelumnya ia hanya bisa mengusulkan penambahan kouta pupuk bersubsidi, namun keputusan akhir tetap berada di tangan bupati. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa jika masyarakat Luwu
