Aksi ini menjadi peringatan keras atas lemahnya pengawasan pemerintah terhadap proyek strategis nasional, yang semestinya dibangun di atas asas kepastian hukum, keselamatan publik, dan keberpihakan pada masyarakat terdampak.
Sebagai tindak lanjut, massa dijanjikan pertemuan khusus dalam sepekan ke depan di kantor camat, bersama pihak pemerintah daerah, Kepala Balai, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna membahas kejelasan persoalan lahan serta tuntutan masyarakat.
