JAKARTA | KATASATU.co.id – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Asrul Sani bacakan putusan hasil pengujian materi Undang-Undang (UU) Informasi Transaksi Elektronik (ITE) nomor Nomor 115/PUU-XXII/2024, yang menyebutkan bahwa ” Kerusuhan” dalam Ruang Siber Tidak Tergolong Tindak Pidana.
Dalam putusan yang di bacakan oleh majelis hakim Hakim MK, Asrul Sani, menerangkan dengan detail batasan penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU nomor 1 Tahun 2024 terkait Informasi Transaksi Elektronik atau ITE.
“Artinya, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah memberikan pembatasan yang jelas bahwa penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan yang secara fisik terjadi di masyarakat, tidak termasuk keributan/kerusuhan yang terjadi di ruang digital/siber,” kata Hakim Konstitusi Arsul Sani, saat membacakan pertimbangan hukum majelis hakim MK, yang dipimpin oleh ketua MK Suhartoyo, dikutip dari laman situs www.mkri.id oleh Tim Redaksi Katasatu.co.id pada hari Rabu, 30 April 2025.
Pengaturan tindakan menyebarkan berita bohong dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah ternyata menciptakan ketidakpastian hukum jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.
Dikutip dari laman situs Website Mahkamah Konstitusi www.mkri.id, di sebutkan bahwa permohonan pengujian materi UU ITE ini diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar.
Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim MK, menyebutkan, pembatasan tersebut telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, sehingga aparat penegak hukum hanya dapat melakukan proses hukum terhadap penyebaran berita bohong yang menimbulkan keributan/kerusuhan secara fisik yang terjadi di masyarakat.
” Hal ini dimaksudkan agar penerapan Pasal 28 ayat (3) UU ITE yang merupakan delik materiil, lebih menekankan pada akibat perbuatan atau kerusuhan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang telah memenuhi prinsip lex scripta, lex certa, dan lex stricta,” sebut majelis hakim MK Asrul Sani membacakan putusan hasil uji materi UU ITE, di kutip dari laman situs www.mkri.id, oleh Tim Redaksi Katasatu.co.id pada Rabu, 30 April 2025
“Berdasarkan uraian tersebut, norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE telah ternyata tidak memberikan kepastian hukum, jaminan kebebasan berekspresi atau berpendapat, serta memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, dalil Pemohon sepanjang norma Pasal 28 ayat (3) UU 302 1/2024 dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 beralasan menurut hukum untuk sebagian,” ucap Hakim Konstitusi Arsul dalam persidangan yang digelar di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara itu, berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal 45A ayat (3) UU ITE yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon, maka dengan telah dimaknainya norma Pasal 28 ayat (3) UU ITE sebagai norma primer, sehingga konsekuensi yuridisnya bahwa Pasal 45A ayat (3) UU ITE harus menyesuaikan dengan pemaknaan norma Pasal 28 ayat (3) UU ITE. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang konstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (3) KUHP, Pasal 45 ayat (7), dan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.
