SAMARINDA – Penurunan kemampuan fiskal kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Pemerintah Provinsi Kaltim harus benar-benar mengubah pola kerja dan arah prioritas jika ingin menjaga stabilitas layanan publik di tengah menyusutnya ruang fiskal tahun 2026.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Subandi, menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah tahun depan berada pada titik paling menantang dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu dipicu pemangkasan tajam dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun lebih dari separuh.
Menurut dia, berkurangnya dukungan anggaran dari pusat menjadikan rancangan APBD Kaltim 2026 terkoreksi hingga sekitar Rp15,15 triliun, jauh di bawah besaran yang semula diproyeksikan dalam KUA-PPAS.
