Dalam pandangan fraksinya, Subandi menilai fleksibilitas belanja Pemprov semakin menyempit. Belanja modal yang hanya sedikit di atas Rp1 triliun dianggap tidak akan cukup menopang kebutuhan pembangunan, kecuali pemerintah menerapkan strategi yang benar-benar terukur dan efektif.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada solusi instan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD yang ditargetkan sekitar Rp10,75 triliun harus dibangun lewat perluasan basis pajak, pemangkasan kebocoran aset, dan optimalisasi kinerja BUMD, bukan sekadar menaikkan tarif yang membebani masyarakat.
Subandi menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang semakin ketat menuntut Pemprov mengutamakan sektor yang langsung memperkuat ketahanan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, pangan, UMKM, dan perbaikan akses layanan publik disebutnya sebagai fondasi yang tidak boleh dipinggirkan.
