Berikut poin yang ketiga, terkait tingginya belanja pegawai di APBD membuat perlunya Pj Walikota melakukan perampingan OPD tuk meminimalisir tingginya belanja pegawai, lalu yang keempat meminta Pj Walikota menormalkan atau merasionalisasikan TPP ASN Palopo yang sempat dipangkas 30% pada masa Covid-19.
“Kemudian poin yang kelima, kami mengharapkan Pemkot Palopo memperhatikan muara Sungai Amasangan/Salotellue yang kerap menjadi penyebab banjir di Palopo. Pokok-pokok pandangan ini, sebagian besar kami peroleh saat temu konstituen saat masa reses berlangsung,” tukas CSM.
Terakhir poin ke-6, Fraksi Demokrat juga mengusulkan kenaikan insentif/upah kerja tenaga Non-ASN (honorer) staf tenaga teknis administrasi jajaran Pemkot Palopo untuk diprioritaskan di APBD 2024.
Sementara, Pj Walikota Palopo, Asrul Sani, dalam sambutannya menguraikan kebijakan ekonomi dan fiskal 2024 menitikberatkan pada fungsi alokasi untuk mendukung transformasi ekonomi, dan fungsi distribusi diarahkan mendukung program afirmasi salah-satunya menghapus angka kemiskinan ekstrem menjadi 0%.
