Terakhir poin ke-6, Fraksi Demokrat juga mengusulkan kenaikan insentif/upah kerja tenaga Non-ASN (honorer) staf tenaga teknis administrasi jajaran Pemkot Palopo untuk diprioritaskan di APBD 2024.
Sementara, Pj Walikota Palopo, Asrul Sani, dalam sambutannya menguraikan kebijakan ekonomi dan fiskal 2024 menitikberatkan pada fungsi alokasi untuk mendukung transformasi ekonomi, dan fungsi distribusi diarahkan mendukung program afirmasi salah-satunya menghapus angka kemiskinan ekstrem menjadi 0%.
“Penerimaan pembiayaan APBD 2024 ditargetkan Rp18 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp2,94 miliar, sehingga pembiayaan netto Ranperda APBD 2024 terdapat selisih Rp15,05 miliar yang akan menutupi defisit belanja APBD,” terang Asrul Sani.
