” Adanya program yang sebelumnya sudah dibahas di forum Banggar namun kemudian tidak diakomodir oleh pemerintah. Pada dasarnya, semangat awal dari Ibu Wali Hj. Naili Trisal, adalah agar tidak lagi ada beban utang belanja di kemudian hari,” kata Ome.
” Untuk itu Wali Kota mengamanahkan kepada TAPD untuk melakukan rasionalisasi dan menyusun formulasi APBD yang se efisien mungkin, banyak anggaran yang akhirnya dipangkas, mulai dari perjalanan dinas, Bimtek, hingga Diklat. Bahkan, penghematan dari pos-pos tersebut mencapai miliaran rupiah,” sambung Ome.
Tidak hanya itu, Ome juga menyampaikan bahwa dengan dilakukannya efisiensi anggaran menjadi dasar kebijakan pemerintah, agar tidak membebani keuangan daerah, dan sejalan amanah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan untuk menghemat anggaran dengan membatasi belanja seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan honorarium, serta fokus pada target kinerja pelayanan publik.
” Efisiensi inilah yang menjadi dasar kebijakan. Kami tidak ingin membebani keuangan daerah dengan utang yang tidak seimbang dengan target pendapatan yang dimiliki,” ungkap Ome.
” Esensinya adalah, rasionalisasi anggaran demi efisiensi penggunaan, apalagi hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mendorong efisiensi dalam penganggaran,” tambahnya.
