Menurut Seno, koordinasi dengan DPRD menjadi penting agar setiap keputusan yang diambil punya dasar kesepahaman bersama.
Apalagi pengurangan porsi TKD juga rawan akan berdampak terhadap aspirasi Wakil Rakyat Kaltim yang selama ini diperjuangkan.
“Aspirasi mereka (DPRD) juga akan terdampak pastinya kan, kita harus undang mereka, kita duduk bersama, harus sama-sama maklum, dan dari pemerintah juga begitu,” tukasnya.
Lebih lanjut, politisi Gerindra itu menegaskan pemerintah bakal meninjau kembali alokasi anggaran program yang masih bisa ditunda. Supaya anggaran tetap fokus pada program prioritas seperti Gratispol.
“Kita juga akan melihat, memangkas yang kurang prioritas, bisa kita tunda di tahun depan, kita akan tunda dulu,” terang Seno.
