SAMARINDA – Program rehabilitasi mangrove di Kalimantan Timur menuai sorotan tajam DPRD Kaltim. Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah dinilai belum sebanding dengan hasil di lapangan, akibat minimnya pengawasan dan pemeliharaan pascatanam.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menilai banyak kegiatan penanaman mangrove berhenti pada seremoni tanpa keberlanjutan. Akibatnya, tingkat keberhasilan tanaman sangat rendah dan tidak memberi dampak ekologis yang signifikan.
“Penanamannya ramai, tapi setelah itu tidak ada yang mengawasi. Banyak mangrove mati karena tidak dirawat,” kata dia, Rabu (10/12/2025).
Ia mencontohkan kasus penanaman mangrove di kawasan Tanjung Limau, Bontang. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan mahasiswa tersebut gagal karena tidak disertai pemantauan rutin.
