Dengan TKD yang terus menurun, Ananda menyebut daerah harus berani mengambil langkah inovatif agar pembangunan tidak terhenti. Infrastruktur pendidikan, kesehatan, hingga konektivitas antarwilayah membutuhkan sumber pembiayaan yang stabil.
DPRD menilai saat ini adalah momentum untuk membangun model pengelolaan yang memberi ruang bagi daerah berpartisipasi langsung. Keterlibatan BUMD seperti Perusda MBS, kerja sama komersial dengan Pelindo, hingga skema integrasi data bersama KSOP perlu didorong agar Mahakam bukan lagi sekadar jalur pengangkut hasil industri.
“Potensi Mahakam terlalu besar untuk dibiarkan mengalir tanpa nilai tambah. Kalau tidak ada langkah konkret, tahun depan kondisinya akan tetap sama,” tegas Ananda.
Dengan tekanan fiskal yang makin nyata dan perkembangan IKN yang menuntut kesiapan infrastruktur, DPRD menegaskan bahwa pengelolaan sungai tidak bisa lagi berbentuk pola lama. Mahakam harus diperlakukan sebagai aset strategis bukan hanya alur lalu lintas industri, tetapi sumber kekuatan ekonomi daerah.
