Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan program PTSL, pengubahan status tanah hak guna bangunan yayasan menjadi milik pribadi, serta penerbitan sertifikat di atas lahan warga yang memiliki dokumen resmi. Tak hanya itu, warga yang mempertahankan haknya justru menerima somasi tanpa dasar hukum yang sah.
APK Indonesia menilai pola ini merupakan bentuk nyata dari obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 221 KUHP, di mana setiap tindakan yang bermaksud menggagalkan atau menekan proses hukum merupakan tindak pidana serius.
