“Pada tahun 2021 kita di angka 28,5%. Selanjutnya, di tahun 2022 di angka 23,8% dan untuk tahun 2023 sampai saat ini belum dirilis oleh pemerintah pusat,” katanya.
Sistem yang kedua, kata Samsil, yaitu pelaporan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
“Sistem ini adalah pengukuran langsung terhadap bayi dan balita setiap bulan, dengan melihat status gizi individu secara tepat akurat dan berkelanjutan,” urainya.
Dari data empat tahun terakhir, lanjut Samsil, EPPGBM tahun 2020 sebanyak 531 dengan prevalensi penurunan sebanyak 8,3%.
Sementara untuk tahun 2021, kata Samsil, kasus stunting sebanyak 421 anak atau prevalensi penurunan 4,2% kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 344 anak atau prevalensi 2,7%.
“Di tahun 2023 sampai dengan Agustus 228 anak atau prevalensi 2%. Khusus bulan Desember mengalami lagi penurunan kasus sebanyak 154 anak atau prevalensi 1,3%,” tukasnya.
“Hal ini berkat kerjasama semua lintas sektor terkait, swasta, TNI/Polri, perangkat daerah, Baznas, TPKK, Dharma Wanita, perguruan tinggi, PDAM, perbankan dan stakholder lainnya,” tambahnya.
