Jenderal Lapangan GERAM, Muh. Hendra, menegaskan bahwa akar persoalan terletak pada ketidakjelasan status lahan warga.
“Kegaduhan di lokasi PSN Bendungan Je’nelata adalah bukti nyata absennya kepastian hukum terkait pembebasan lahan. Aksi demonstrasi dan penghentian progres sementara merupakan representasi keresahan masyarakat atas ketidakjelasan kapan pembebasan dilakukan, sementara pembangunan inti terus berjalan,” tegas Hendra.
Selain soal lahan, massa juga menuntut agar perusahaan yang terlibat dalam proyek mengutamakan pekerja lokal dengan kontrak kerja yang jelas demi menghindari pemutusan kerja sepihak. Mereka mendesak manajemen proyek meningkatkan standar keselamatan kerja (safety first) serta mengusut dugaan praktik mafia tambang ilegal yang disebut berafiliasi dengan PT. Garton.
