“Komitmen kami ini menghapus perkawinan anak, perkawinan usia muda dan kawin paksa bertujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan,” kata Bronsyn Robbins.
Data statistik di sulsel perkawinan anak lebih rentan saat ini. Oleh karenanya terkait pencegahan perkawinan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama pemangku kepentingan dan elemen masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel, dr. Hj. Fitria Zainuddin menuturkan saat ini perkawinan anak merupakan suatu hal yang dikhawatirkan dampaknya baik dalam skala lokal maupun ke tingkat Nasional.
“Berbagai dampak pada perkawinan anak akan mempengaruhi langsung terhadap berbagai sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi yang menjadi indikator pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” jelasnya.
