Soal Dugaan Penyalahgunaan Anggaran yang di Adukan Warganya ke Kejari Luwu, Kades Sangtandung: Itu Semua Tidak Benar!

  • Whatsapp
Kepala Desa Sangtandung, Isran Kadir Passan (Ft/Ist)

PALOPO — Pasca di adukan sejumlah warganya terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pada pelaksanaan pekerjaan talud dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu, Rabu 21 April 2021 kemarin, Kepala Desa Sangtandung, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, akhirnya angkat bicara.

Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (22/4/2021) sekitar pukul 12.06 Wita, Isran Kadir Passan menjelaskan panjang lebar bahwa, seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya itu tidak benar.

Bacaan Lainnya

“Semua tuduhan yang dituduhkan kepada saya itu, faktanya tidak ada satupun yang benar,” kata Kepala Desa dengan singkat.

Lanjut Kepala Desa dimana beberapa warga juga melaporkan dirinya atas tuduhan penyaluran BLT kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahkan tidak sama sekali menyalurkan bantuan terdampak Covid-19 itu kepada warga yang layak sebagai penerima.

“Daftar nama penerima itu sudah ada, dan sudah dibagikan kepada warga yang berhak mendapat bantuan, dan tidak ada sama sekali PNS yang mendapat bantuan seperti yang dituduhkan,” ujarnya dengan nada kesal.

Ia juga sangat menyayangkan sikap oknum warga, yang melaporkan segala tuduhan yang tidak benar dan menjatuhkan nama baik dirinya baik secara jabatan maupun individu, tidak dengan menggunakan langkah untuk memaksakan kehendak sendiri.

Disinggung soal, pelebaran jalan 10 meter dari diduga merupakan hasil intimidasi warga pemilik lahan, juga dibantah keras oleh Kepala Desa. Menurutnya hal itu juga sama sekali tidak benar.

“Saya berharap, jika ada masalah atau apapun itu, sebaiknya di diskusikan bersama, bisa dikantor desa atau dirumah saya, untuk menemukan solusi dan titik permasalahannya dimana,” tambah Isran.

Lebih jauh, dirinya juga sangat menyayangkan dimana warga melakukan perampasan dua unit Chainsaw dan menyita kunci alat berat excavator yang tengah melakukan pekerjaan dikawasan tersebut, dimana diketahui bahwa pelebaran jalan poros desa itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan menunjang rencana pembukaan lahan perkebunan bagi masyarakat terhadap area hutan desa Sangtandung yang telah dibebaskan dari kawasan hutan lindung.

“Saya memliki bukti kuat yakni SK dari Menteri Kehutanan Nomor 362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019. Jika memang ada pelanggaran di dalamnya, yang memiliki hak menyita bukan mereka melainkan petugas kehutanan,” tutupnya.

Disampaikan Kepala Desa, terkait pelebaran itu sudah di telah dibahas dalam Musyawarah Desa (MD) 1, MD 2 dan sampai ke MD 3 dan sudah dilakukan langkah sosialisasi ke masyarakat, dimana warga yang bersangkutan enggan hadir. Dimana diketahui bahwa setiap program tersebut juga melibatkan unsur masyarakat ditambah dengan melibatkan para pendamping desa. (Ari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *